Makalah SKN "Subsistem Pemberdayaan Masyarakat"

BAB I

PENDAHULUAN

1.1      Latar Belakang

Pembangunan kesehatan secara berkesinambungan telah dimulai sejak direncanakannya Rencana Pembangunan Lima Tahun I pada tahun 1969 yang secara nyata telah berhasil mengembangkan berbagai sumberdaya kesehatan, serta melaksanakan upaya kesehatan yang berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam 20 tahun terakhir, pembangunan kesehatan yang diselenggarakan secara berkesinambungan, berkelanjutan, menyeluruh, terarah, dan integrasi tersebut berdasarkan pada Sistem Kesehatan N asional (SKN) yang telah ditetapkan pada tahun 1928 tentang kesehatan, dan juga sebagai acuan penyusunan aberbagai kebijakan, pedoman dan arah pelaksanaan pembangunan kesehatan.

Memasuki millennium ke tiga, seperti juga banyak di banyak Negara, Indonesia menghadapi berbagai perubahan dan tantangan strategis yang mendasar baik eksternal maupun internal, yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan pembangunan nasional termasuk pembangunan kesehatan.

Dalam konteks eksternal, perubahan dan tantangan strategis yang terjadi adalah berlangsungnya era globalisasi, perkembangan teknologi, transportasi dan telekomunikasi-informasi yang mengarah pada terbentuknya dunia tanpa batas. Globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya persaingan bebas, mengharuskan setiap bangsa meningkatkan daya saing. Sejalan dengan itu demokratisasi, hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan hidup telah menjadi tuntutan dunia yang semakin mendesak. Keterkaitan Indonesia dengan berbagai komiymen internasional seperti Agenda-21 yang mengatur pembangunan berkelanjutan dan agenda internasional lainnya di bidang kesehatan, perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pembanguna kesehatan.

Dalam konteks internasional, perubahan dan tantangan strategis yang terjadi adalah munculnya krisis moneter pada tahun 1997 yang kemudian berkembang menjadi krisis multi dimensi meliputi krisis politik, ekonomi, social, budaya dan keamanan yang mengarah pada disentegrasi bangsa. Berbagai kondisi tersebut berdampak luas terhadap peri kehidupan masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Di antaranya meningkatnya pengangguran dan penduduk miskin, menurunnya derajat kesehatan penduduk yang pada gilirannya berpengaruh pada mutu sumber daya manusia Indonesia.

Diberlakukannya UUD nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta dilakukannya amandemen Undanag-undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada tahun 2002, juga merupakan perubahan dan tantangan strattegis internal lainnya yang perlu pula diperhatikan.

Sejalan dengan itu untuk menghadapi berbagai perubahan dan tantangan strategis tersebut Sidang MPR tahun 1998 telah menetapkan ketetapan MPR R.I Nomor X Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan yang mengamanatkan perlu dilakukannya pembaharuan melalui reformasi total kebijakan pembangunan dalam segala bidang. Untuk bidang kesehatan pembaharuan tersebut telah berhasil dilaksanakan yakni dengan ditetapkannya visi pembangunan kesehatan di Indonesia yang baru, Indonesia Sehat 2010

Selanjutnya berdasarkan visi tersebut, telah berhasil ditetapkan pula asar-dasar, misi, strategi dan paradigma pembangunan kesehatan yang baru yaitu Paradigma Sehat yang inti pokoknya menekan pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia, kesehatan sebagai investasi bangsa dan kesehatan menjadi titik sentral pembangunan kesehatan nasional.

Untuk mendukung keberhasilan pembaharuan kebijan pembangunan kesehatan yang telah dilakukan tersebut, diperlukan adanya SKN baru yan mampu menjawab dan merespon berbagai tantangan pembangunan kesehatan, baik untuk masa kini maupun untuk masa mendatang.

1.2      Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang akan diambil dalam penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut :

1)    Definisi Sistem Kesehatan Nasional

2)    Bagaimana cara penyelenggaraan Sistem Kesehatan Nasional

3)    Definisi Subsistem Pemberdayaan Masyarakat

4)    Tujuan Subsistem Pemberdayaan Masyarakat

5)    Unsur-unsur Subsistem Pemberdayaan Masyarakat

6)    Prinsip Subsistem Pemberdayaan Masyarakat

7)    Penyelenggaraan Subsistem Pemberdayaan Masyarakat.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1  Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

2.1.1     Definisi SKN

SKN adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkann kemampuan mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam pembukaan UUD 1945.

Pada hakikatnya SKN adalah wujud dan sekaligus metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

2.1.2     Cara Penyelenggaraan

Penyelenggaraan upaya kesehatan meliputi upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Adanya sumberdaya dalam penyelenggaraan upaya kesehatan ditunjukan untuk keberhasilan penyelenggaraan upaya kesehatan, sumberdaya ini meliputi tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, perbekalan kesehatan dan teknologi serta produk teknologi.

Penyelenggaraan SKN dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat pusat sampai daerah. Pemerintah membuat kebijakan yang dapat dilaksanakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

2.2  Subsistem Pemberdayaan Masyarakat

2.2.1     Definisi

Subsistem Pemberdayaan Masyarakat adalah pengelolaan penyelengaraan berbagai upaya kesehatan, baik secara perorangan, kelompok, maupun masyarakat secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

2.2.2     Tujuan

Tujuan subsistem pemberdayaan masyarakat adalah meningkatnya kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktiv dalam setiap pembangunan kesehatan, serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan.

2.2.3     Unsur-unsur

Unsur-unsur dari subsistem pemberdaaan masyarakat terdiri dari 4 unsur yaitu :

1)     Penggerak Pemberdayaan

Pemerintah, masyarakat dan swasta menjadi inisiator, motivator dan fasilitator yang mempunyai kompetensi memadai dan dapat membangun komitmen dengan dukungan para pemimpin, baik formal maupun nonformal.

2)     Sasaran Pemberdayaan

Sasaranya adalah Perorangan (tokoh masyarakt, tokoh agama, politisi, figure masyarakat) kelompok (organisasi dan masyarakat luas serta pemerintah dan pemerintah daerah yang berperan sebagai agen perubahan untuk penerapan perilaku hidup sehat (subyek pembangunan kesehatan).

3)     Kegiatan Hidup Sehat

Kegiatan ini meliputi Kegiatan hidup sehat yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat, sehingga membentuk kebiasaan dan pola hidup, tumbuh dan berkembang serta melembaga dan membudaya dalam kehidupan bermasyarakat.

4)     Sumber Daya

Sumber daya disini adalah potensi yang dimiliki oleh masyarakat, swasta dan pemerintah dan pemerintah daerah yang meliputi : dana, sarana dan prasarana, budaya, metode, pedoman, dan media untuk terselenggaranya proses pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

2.2.4     Prinsip

Prinsip-prinsip subsistem pemberdayaan masyarakat terdapat 4 prinsip yaitu :

1)     Berbasis Masyarakat

Pembangunan kesehatan berbasis pada tata nilai perorangan, keluarga dan masyarakat sesuai dengan keragaman sosial budaya, kebutuhan, permasalahan, serta potensi masyarakat (modal sosial).

2)     Edukatif dan Kemandirian

Pemberdayaan masyarakat dilakukan atas dasar untuk menubuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan, serta menjadi penggerak dalam pengembangan kesehatan.

Kemandirian bermakna sebagai upaya kesehatan dari,oleh, dan untuk masyarakat sehingga mampu untuk mengoptimalkan dan menggerakan segala sumber daya setempat serta tidak bergantung kepada pihak lain.

3)     Kesempatan Mengemukakan Pendapat dan Memilih Pelayanan Kesehatan

Masyarakat mempunyai kesempatan untuk menerima pemmbaharuan, tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan bertanggungjawab , serta kemudahan akses informasi. Mengemukakan pendapat dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berikatan dengan kesehatan diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. 

4)     Kemitraan dan Gotong Royong

Semua pelaku pembangunan kesehatan baik sebagai penyelenggara maupun sebagai pengguna jasa kesehatan dengan masyarakat yang dilayani berinteraksi dalam semangat kebersamaan, kesetaraan, dan saling memperoleh manfaat.

Tumbuhnya rasa kepedulian, tenggang rasa, solidaritas, empati, dan kepekaan masyarakat dalam menghadapi potensi dan masalah kesehatan yang akhirnya bermuara dalam semangat gotong royong sesuai dengan niali luhur bangsa. Kesemuanya dapat dilaksanakan bila kebutuhan masyarakat telah dipenuhi secara wajar.

2.2.5     Cara Penyelenggaraan

Penyelenggaraan subsistem pemberdayaan masyarakat terdiri dari 5 langkah yaitu :

1)     Penggerakan Masyarakat

Pembangunan masyarakat perlu digerakan oleh masyarakat dan masyarakat mempunyai peluang yang penting dan luas dalam pembangunan kesehatan. Dalam kaitan ini keterlibatan aktiv masyarakat dalam proses pembangunan kesehatan dilakukan mulai dari pelaahaan situasi masalah kesehatan, penyusunan rencana termasuk dalam penentuan prioritas kesehatan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi upaya kesehatan sehingga terwujud kemandirian hakekatnya pembangunan kesehatan diselenggarakan oleh, dari, dan untuk masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat ditunjukan guna terwujudnya penguatan upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, maupun pemulihan secara tersendiri atau terpadu.

Perencanaan pemberdayaan masyarakat didasarkan pada fakta dan masalah kesehatan yang menjadi perhatian masyarakat setempat maupun masyarakat luas serta dengan mempertimbangkan potensi sumber daya dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat, termasuk pergerakan masyarakat, merupakan hal yang penting dalam pembangunan kesehatan, hal ini mengingat penekanan atau fokus pembangunan kesehatan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif.

2)     Pengorganisasian dalam Pemberdayaan

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui perorangan, kelompok dan masyarakat luas sesuai dengan kepentingannya dan yang berhasil guna serta berdaya guna.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan pula melalui pendekatan ketatanan, kelompok, seperti : rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan agar terwujud pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna berdaya guna serta terjamin kesinambungannya.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan memperhatikan karakteristik dan kekhususan masyarakat, seperti masyarakat di desa, kota, daerah pesisir, daerah pegunungan dan aliran sungai.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan metoda yang tepat, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang, serta dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang berlaku.

Upaya untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam berperilaku sehat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai saluran media dan teknik promosi kesehatan.

Peranan pemerintah membuka akses informasi dan dialog , menyiapkan regulasi, menyiapkan masyarakat dengan membekali pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat,dukungan sumber daya untuk membangun kemandirian dalam upaya kesehatan dan mendorong terbentuknya upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) seperti poskestren, mushola sehat, desa siaga, pemuda siaga peduli bencana, dan kemandirian dalam upaya kesehatan.

Peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan dapat dengan cara mendirikan fasilitas pelayanan kesehatan maupun memberikan informasi kesehatan (promosi kesehatan) kepada masyarakat. Dalam kaitan ini termasuk pengembangan desa siaga atau bentuk-bentuk lain pada masyarakat desa/kelurahan.

3)     Advokasi

Masyarakat dapat berperan dalam melakukan advokasi kepada pemeritah dan lembaga pemerintah lainnya, seperti legislatif untuk memperoleh dukungan kebijakan dan sumber daya bagi terwujudnya pembgangunan berwawasan kesehatan.

Pelaksanaan advokasi dilakukan dengan dukungan informasi yang memadai serta metode yang berhasil guna dan berdaya guna.

Masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan memberikan kritik yang membangun bagi kepentingan seluruh masyarakat.

4)     Kemitraan

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan kemitraan berbagai pihak, seperti seluruh sector terkait, lembaga legislatif, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan perguruan tinggi, dan masyarakat agar terwujud dukungan sumber daya dan kbijakan dalam pembangunan kesehatan.

Pembinanaan dilakukan untuk kesinambungan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan melalui berbagai cara, antara lain pemberian insentif, pendampingan, lomba, dan kompetisi.

5)     Peningkatan Sumber Daya

Dalam pemberdayaan masyarakat perlu didukung oleh pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan yang kuat , pembiayaan yang memadai, dan dukungan berbagai sarana lain yang berkaitan.

Dalam pemberdayaan masyarakat secara lebih spesifik dapat didampingi penggerak yang berperan sebagai fasilitator, kominikator, dan dinamisator dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Ketersediaan sumber daya tersebut sangat penting agar dapat tercapai masyarakat berperilaku hidup sehat dan mandiri, termasuk pentingnya ketersediaan tenaga penggerak/promosi kesehatan, seperti di puskesmas dan rumah sakit yang mempunyai kompetensi dan integritas tinggi.